Hanif N. Isa Mas-mas biasa.

Agamawan dan Keberpihakannya kepada Petani dan Buruh (Bagian 2)

Hanif N. Isa 2 min read 44 views

Sekitar tahun 1997, KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) ternyata pernah menulis “Kiai Kurang Serius Bela Rakyat” dalam Kedaulatan Rakyat. Mengapa beliau menulis demikian? Tentu bukan tanpa alasan.

Yang dimaksud Gus Mus bahwa kiai kurang serius bela rakyat letak masalahnya tentu tidak di psikologi para kiai. Karena kiai mempunyai tradisi membela yang lemah dan tertindas. Asumsi bahwa tokoh agama kurang sensitif melihat gejala sosial sepertinya mempunyai akar begini: jangan-jangan terletak di sistem pengetahuan ahli-ahli agama.

Sekali lagi, kiai atau ulama adalah ahli ilmu syariat atau fikih (menurut Imam Syafi’i ilmu ada 2: Ilmu al-Fiqh, dan Ilmu al-Thibb). Dalam fikih klasik umumnya berbicara perihal kesalehan personal (personal piety). Masalah-masalah birokrasi, kepemimpinan kolektif, hubungan negara-negara, hubungan negara-masyarakat, kekuatan sosial, dan jaminan sosial, biasanya seringkali luput dari perhatian. Karena fikih klasik lahir pada sebagian besar masa pra-industrial.

Bahkan KH Husein Muhammad dalam suatu candaan mengatakan bahwa kitab-kitab kuning yang sedang kita —orang-orang pesantren— kaji hari ini sudah tidak relevan dengan zaman. Teks-teks klasik tersebut lahir sebagai jawaban atas permasalahan pada zamannya dan akan semakin absurd jika diterapkan secara “kaffah” pada era sekarang.

Pada waktu kelahiran disiplin fikih tersebut belum ada division of labor yang kompleks. Sehingga masalah kelas tidak masuk dalam agenda ahli-ahli fikih (tokoh agama, ulama atau kiai). Ketidakmasukan masalah-masalah modern berimplikasi terhadap sistem pengetahuan ahli-ahli agama tentang masalah-masalah kontemporer.

Bagi agamawan dan umat beragama, pembangunan, industrialisasi, dan urbanisasi seolah-olah tidak ada pengaruh apa-apa terhadap masyarakat Islam. Kita belum pernah mendengar tokoh seperti Rizieq Shihab menyuarakan hak-hak masyarakat petani dan buruh yang kerap dirampas oleh sistem feodalisme dan lingkaran orang-orang yang berkuasa di dalamnya.

Kita juga belum pernah mendengar tokoh seperti Ustaz Abdul Somad mengeluhkan tentang konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah antara masyarakat miskin-agraris dengan konglomerat. Atau Ustaz selebriti seperti Ahmad Al Habsyi membicarakan tentang dampak eksploitasi aktivitas tambang batubara terhadap kerusakan lingkungan yang dilakukan investor dan pengusaha di berbagai daerah seperti Kalimantan Timur.

Alih-alih ustaz-ustaz —terutama ustaz “perkotaan”— di ceramahnya acapkali membahas pembenturan umat Islam dengan kaum kafir —di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, Al-Qur’an versus Injil, atau moralitas muslim secara personal (personal piety). Lebih-lebih menuduh pemerintahan yang sah sebagai rezim laknatullah dan menawarkan sistem khilafah.

Seringkali agamawan tidak melihat gejala-gejala modern sehingga orang yang mempunyai personal piety tinggi —sekalipun terlibat dalam kolusi, nepotisme, dan monopoli— tetap dianggap beramal saleh karena referensi yang dipakai adalah Abab Tengah Islam.

Pada gilirannya agamawan dan umat beragama tidak berhasil dalam memahami makna kesenjangan struktural, seolah-olah semuanya yang dialami masyarakat proletar adalah kemiskinan natural —bukan karena dimiskinkan oleh sistem. Juga tidak berhasil dalam membedakan gejala alamiah dan gejala buatan sistem atau hasil dari eksploitasi manusia, tidak berhasil melihat keperluan akan public piety karena seolah-olah yang ada hanyalah personal piety.

Perlu diketahui pula bahwa masyarakat kita sedang menuju masa industrial. Masyarakat agraris semakin hari semakin terkikis oleh kepentingan industrialisasi.

Masyarakat agraris sangat bergantung kepada akhlak perorangan atau personal piety. Masyarakat industrial sebaliknya, bergantung kepada akhlak kolektif atau public piety dalam institusi.

Sedangkan dalam teks-teks klasik agama —yang agamawan adalah ahlinya di bidang tersebut— jarang membahas tentang akhlak kolektif atau public piety ini. Karenanya, kalimat dalam Al-Qur’an (QS al-A’raf: 96) tentang hubungan antara iman dan takwa dengan berkah, harus dibaca iman dan takwa secara individual maupun institusional.

Oleh karenanyalah agamawan dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan umat industrial. Tokoh semacam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah sedikit contoh ulama yang mampu membaca gejala sosial tersebut —yang karenanya beliau sering dianggap kontroversial.

UU Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah salah satu contoh sistem yang dimaksud. Lalu bisa dipahami jika nyatanya banyak agamawan yang tidak bergeming tentang pengesahan undang-undang yang memberi karpet merah kepada investor untuk mengeksploitasi sumber daya alam, buruh, petani dan masyarakat proletar lainnya tersebut —mengecualikan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersikap kritis terhadapnya.

KH Zainal Mustofa yang dihukum pancung oleh pemerintahan Jepang di Ancol, atau Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari yang dipenjara selama 4 bulan dan disiksa oleh penjajah Jepang, adalah sedikit contoh ulama oposisi pada zamannya, yang membela hak-hak masyarakat miskin-agraris dengan menentang kekuatan besar yang zalim. Semoga para penerusnya semakin konsisten di jalur dakwah yang berbasis kerakyatan.

Wallahu alam

Hanif N. Isa
Hanif N. Isa Mas-mas biasa.

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.