Sayyid Nurahaqis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.

Bisnis ‘Lendir’ Tak Akan Berakhir

Sayyid Nurahaqis 1 min read 4 views

Bisnis-LENDIR-Tak-Akan-Berakhir

Setidaknya terdapat kurang lebih 620 juta penduduk di Indonesia mengidap penyakit HIV AIDS dan salah satu penyumbang terbesar kasus HIV AIDS adalah maraknya usaha prostitusi atau biasa penikmatnya menyebut wisata “lendir”.

Di kota – kota besar Indonesia sangat  mudah menemukan tempat usaha prostitusi, dilansir dari laman tirto.id terdapat lima kota besar di Indonesia yang mempunyai tempat praktek usaha prostitusi / lendir terbesar, yaitu:

  1. Surabaya, Jawa Timur
  2. Jakarta, DKI Jakarta
  3. Malang, Jawa Timur
  4. Yogyakarta, Jawa Tengah
  5. Bandung, Jawa Barat

Bahkan Indonesia pernah  mempunyai tempat pekerja seks komersil (PSK) terbesar se-Asia Tenggara, yaitu kampung Dolly yang diketahui mempunyai 1.449 PSK dan 313 mucikari di tahun 2014 lalu.

     Bila dilihat dari sudut pandang hukum  penyebab maraknya usaha lendir di Indonesia adalah tidak adanya peraturan khusus yang mengatur atau jerat pidana untuk pelaku PSK dan penikmat dari PSK itu tersebut.

      Didalam KUHP selaku payung hukum pidana di Indonesia menjelaskan tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat penikmat PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK atau germo /mucikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 dan  Pasal 506 KUHP.

Bunyi dari pasal 296 dan 506 KUHP adalah:

Pasal 296

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Pasal 506

”Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

      Namun pada dasarnya masih ada pasal di KUHP yang bisa menjerat penikmat PSK dan PSK itu sendiri dengan catatan adanya sebuah ikatan pernikhan oleh penikmat PSK dan PSK itu sendiri, dalam arti penikmat PSK itu sudah memiliki istri dan sebaliknya PSK tersebut juga sudah memiliki suami. Pasal yang dimaksud adalah 284 KUHP tentang perzinahan bunyi dari pasal ini adalah “barang siapa seorang  laki laki atau wanita suadah menikah melakukan zina, maka diancam pidana paling lama sembilan bulan.”

Wocoen   Menyikapi Ulama yang Berpolitik

Tetapi sangat disayangkan pasal 284 KUHP ini adalah sebuah delik aduan absolute maksud dari delik aduan yaitu adanya pelaporan seseorang yang dirugikan seperti istri atau suami dari penikmat PSK atau PSK itu sendiri, jika tidak ada pelaporan maka seseorang pengguna/penikmat PSK bisa lolos dari jeratan Hukum.

      Kembali ke judul tulisan ini  yaitu “Bisnis LENDIR Tak Akan Berakhir”. Ya, usaha bisnis ini sepertinya tak akan pernah berakhir di Indonesia bahkan di Dunia sekalipun, dikarnakan kebutuhan seksual adalah salah satu kebutuhan integral pada setiap manusia yang harus dipenuhi, namun setidaknya usaha seperti ini bisa di minimalisir dengan cara adanya peran pemerintah membuat sebuah peraturan khusus yang mengatur tentang usaha ini, selain peran pemerintah harus ada kesadaran individu dari pelaku, penikmat dan penyedian PSK itu sendiri.

      Kelak bisa jadi mungkin kedepanya indonesia menjadi tempat prostitusi terbesar di Dunia karna jika melihat sejarah kebelakang Indonesia pernah mempunyai tempat praktek prostitusi terbesar Se-Asia Tenggara (Kampung Dolly, Surabaya). Sungguh sangat  disayangkan jika itu terjadi di Negara ini padahal Indonesia menganut sistem ideologi bernegara Pancasila. Di dalam pancasila sendiri mengakui adanya agama sangat jelas diterangkan dalam sila satu Pancasila, yaitu “ketuhanan yang maha esa” dalam arti Indonesia negara beragama dan setiap individunya mempercayai adanya tuhan, tidak ada satupun agama di Indonesia memperboleh hubungan seksual tanpa adanya suatu ikatan perkawinan. (*)

Sayyid Nurahaqis
Sayyid Nurahaqis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.