Dana Abadi Pesantren ; Peluang/Ancaman?

Meminjam istilah pesantren sebagai sebuah sub-kultur yang dikemukakan oleh Gus Dur, Pesantren yang diidentifikasi oleh masyarakat luar pesantren , kini semakin menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang telah mendapatkan legitimasi sejak hadirnya UU. Pesantren tahun 2019.

Tidak perlu dipertanyakan lagi tentang kontribusi tokoh-tokoh daerah hingga nasional yang berlatar belakangkan kaum santri dari sisi historikal kebangsaan. Para kaum priyayi tersebut telah mewarnai kehidupan bermasyarakat, dengan kearifan dan kebijaksanaan, dengan keluhuran ilmu dan sikap yang beliau contohkan dalam pola interaksi antar manusia. sehingga penahbisan seremonial “Hari Santri” sudahlah tepat sebagai pengingat perjuangan kaum santri dalam keikutsertaanya merajut persatuan umat beragama dan bernegara di Indonesia.

Hadirnya perpres nomer 82 tahun 2021 tentang dana abadi pesantren yang diinisiasi secara konsisten oleh partai-partai berbasis Islam, seperti PKB, merupakan sebuah kado bagi kaum santri, menjelang diperingatinya Hari Santri Nasional 2021, pada tanggal 22 Oktober setiap tahunnya.

Terima kasih kami sampaikan, atas nama santri, atas perjuangan “birokrasiyah” yang ditempuh untuk kelanggengan tradisi pondok pesantren di masa depan.

Namun, sayangnya dalam euforia terbitnya perpres tersebut, terselip rasa khawatir yang berlebihan dalam diri saya. kekhawatiran tersebut muncul disebabkan oleh beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan pondok pesantren ;

 1. Tata kelola Pondok Pesantren yang belum tertib administratif.

Belum tertibnya administrasi disini bisa diartikan sebagai taat aturan pemerintah mengenai kelembagaan pesantren yang diakui secara “legal” oleh pemerintah. Baik karena terkendala stigma “njelimetisasi” tentang tertib administrasi pondok pesantren atau pihak pondok pesantren sendiri yang “wegah” untuk mengurusnya.

Sangat mungkin, pesantren yang secara nyata turut berkontribusi dalam proses mencerdaskan kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia berpuluh-puluh tahun, yang sesuai dengan ideologi negara, tidak mendapatkan “jatah” dari pemerintah sedang tempat/area yang secara tertib administratif bisa dilabeli pesantren, meskipun pada praktiknya tidak men-support ideologi kebangsaan Negara, justru mendapatkan “jatah” tersebut. Karena lebih responsifnya mereka dalam menyediakan kebutuhan administratif pesantren di sisi pemerintah.

 2. Pihak Pesantren belum memahami bahasan hukum positif di Indonesia secara baik dan benar.

Diakui atau tidak, kajian mengenai bahasan hukum formil/ perundang-undangan di dunia pesantren masih cukup minim atau bahkan mungkin di beberapa pesantren terkesan asing, namun untuk kajian hukum keislaman, oh.. jangan dipertanyakan lagi. Pembahasan permasalahan fiqh kontemporer, sudah menjadi “menu” favorit para santri karena merupakan kewajiban bagi kaum sarungan untuk memastikan hukum positif/formil yang berlaku sesuai atau belum dengan koridor hukum syariat yang tepat atau belum. Sedang pada kenyataannya, tidak semua “adat” dalam tradisi kepesantrenan bisa diterjemahkan dengan tata bahasa hukum formil.

 3. Keanekaragaman tradisi pondok pesantren yang apabila digeneralisir akan mendiskreditkan atau mendegradasi tradisi pesantren yang lainnya.

Menerjemahkan pesantren dengan sistem pendidikannya masing-masing, karena berbasis kearifan masyarakat lokal, sangatlah susah. Ada yang memiliki lembaga formal, ada yang tidak, ada yang seluruh kurikulumnya mengikuti pemerintah, ada yang sebagian mengikuti, ada pula yang sama sekali tidak, ada yang berujung ijazah, ada pula yang cukup dengan mengikuti proses pendidikannya dengan pasrah sampai mendapatkan restu dari kyai-nya untuk pindah.

Dengan kekayaan khazanah kepesantrenan, mereduksinya sungguh tidak etis. dan apabila dikategorisasikan, tentu berujung pada “konflik” antar pesantren.

Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat teknis berkaitan dengan turunan peraturan daerah mengenai perpres no.82 tahun 2021, haruslah melibatkan pengawalan dari berbagai pimpinan pesantren. Pembahasannya pun juga jeli, agar tidak menjadi penjerumus bagi kalangan pesantren di kemudian hari.

Partai politik yang secara konsisten memperjuangkan kepentingan Pesantren, PKB, agar turut memastikan berlangsungnya forum tersebut di setiap daerah. Kemudian Sosialisasi tentang Perpres, Porses validasi serta pendampingan bagi pesantren agar sesuai dengan tertib administratif pemerintah, harus dimasifkan oleh Kementerian Agama. sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus salah sasaran.

Sementara di pihak manajerial internal pesantren, mulai menyiapkan SDM yang secara profesional khusus memahami bidang hukum formil di Indonesia. hingga lahirnya pakar hukum profesional dari internal pesantren itu sendiri.

Semoga Kekhawatiran dari sudut pandang prematur saya tersebut hanyalah jadi angin lalu saja.

 

-Bantu Rembukan.com agar bisa terus menjadi media yang merangkul penulis-penulis dari desa, dengan cara traktir kami kopi di sini

Be the first to comment

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.