Muhammad Tareh Aziz Muhammad Tareh Aziz seorang jomblowan yang berstatus santri. Lahir di Gresik pada 5 september 1995. Beralamatkan di Bedanten Bungah Gresik.

Demokrasi Ala Islam Indonesia

Muhammad Tareh Aziz 2 min read 42 views

Indonesia merupakan negara yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam. Namun tidak dapat dimungkiri selain agama tersebut, Indonesia mempunyai beberapa agama yang diakui di dalamnya, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan lain sebagainya.

Dengan adanya keberagaman dari sisi agama tentu tidak patut sebuah negara diklaim hanya untuk satu agama tertentu. Dari sinilah kaum religius dan nasionalis mengedepankan arti demokrasi, sehingga terciptalah landasan negara Indonesia yakni Pancasila.

Sejak tahun, 1919 tiga sepupu dari kalangan Nasionalis dan Agamawan sudah mendiskusikan relasi antara nasionalisme dan agama. Ketiga tokoh tersebut adalah Tcokroaminoto, KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbulloh.

Secara Historis penerimaan negara demokrasi dengan asas tunggal Pancasila telah disepakati oleh kaum Nasionalis dan Agamawan, seperti pada Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1935 menetapkan bahwa organisasi ini tidak menerima konsep negara Islam, melainkan mendorong Umat Islam untuk mengamalkan nilai-nilai Islam demi terbentuknya masyarakat yang Islami.

Dengan demikian sistem Demokrasi dengan berlandaskan Pancasila, tidak serta merta adanya peninggalan nilai-nilai Islam, namun seluruhnya terdapat ajaran agama Islam secara implisit bukan eksplisit dan tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga pada prinsipnya pancasila merefleksikan Maqosidus Syariah yakni kemaslahatan umum.

Tidak hanya itu, pandangan Nasionalis religius ini menjadi perhatian sampai sekarang, sehingga perlu bagi para tokoh untuk mengungkapkan pandangannya tentang relasi Islam dan demokrasi ini. Beberapa tokoh tersebut adalah:

KH. Abdurrahman Wahid

Gus Dur yang dikenal dengan bapak pluralisme, berpandangan tentang relasi antara Islam dan demokrasi di Indonesia; yakni indemokrasi yang dilakukan di Indonesia ini bukan seperti demokrasi yang dianut oleh negara-negara Barat lainnya, melainkan menyesuaikan dengan tradisi dan budaya yang ada, serta budaya tersebut tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Beliau juga beranggapan bahwa negara yang demokratis tidak harus menggunakan sistem demokrasi tertentu, asalkan pelaksanaan sistem pemerintahan tidak bertentangan denga pancasila dan UUD 1945 itu sudah disebut dengan demokrasi.

Silahkan baca juga   Kegagapan Pemerintah dalam Menangani Covid -19

Dengan apa yang diungkapkan Gus dur tadi tentunya ada hubungan nilai-nilai Islam yang terkandung pada Demokrasi di Indonesia. Beliau hanya memberikan kebebasan terhadap seluruh masyarakat dengan batasan tidak bertentangan dengan landasan negara di Indonesia.

Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid yang dikenal dengan Cak Nur, juga turut ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran tentang relasi Islam dan demokrasi. Beliau berpandangan bahwa Islam tidak meletakkan teori baku tentang sebuah negara dan sistem praktik negara tersebut yang harus dilakukan oleh umatnya dengan adanya formalisasi agama sebagai landasan negara, namun praktik–praktik sistem yang dijalankan, asalkan benar menurut Islam.

Dari pendapat tersebut, tentu beliau tidak setuju dengan adanya formalisasi agama, karena jika agama dijadikan formalitas ideologi di suatu negara, maka kedudukan agama sendiri akan setara dengan ideologi-ideologi lain yang ada dalam suatu negara. Padahal posisi agama lebih tinggi daripada sekadar ideologi.

Ahmad Syafi’i Ma’arif

Beliau dikenal dengan sebutan Buya Syafi’i. Beliau memandang bahwa agar bisa merealisasikan ajaran Islam maka butuh terhadap negara sebagai penyokong terhadap agama, karena agama alat yang penting bagi agama. Namun beliau menolak untuk menjadikan Islam sebagai dasar Negara.

Beliau juga mencontohkan negara Islam yang ada pada era modern ini, yakni Iran. Pada awalnya negara ini digaang-gadang sebagai percontohan negara Islam, namun pada kenyataannya tidak berhasil. Para penguasa di sana tidak mementingkan musyawarah dan memandang bahwa sistem monarkhi adalah sistem politik Islam dan wajib dipertahankan.

Dari beberapa pandangan Buya Syafi’i ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya negara Islam adalah hanya akan dapat memecah belah masyarakat dengan kemajemukannya, karena tidak mementingkan sebuah musyawarah. Padahal musyawarah sendiri adalah perintah dari ajaran Islam. Dengan demikian negara Islam bisa dikatakan hanyalah sebuah ilusi menjadikan ketentraman rakyatnya, karena pada hakikatnya Maqosidus Syariah (kemaslahatan umat) itu lebih penting dari pada sebuah formalisasi agama.

Silahkan baca juga   Isu Pemakzulan Presiden di Tengah Pandemi Covid-19

Dari pandangan-pandangan tokoh di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan tidak dijelaskan secara gamblang dan formal dari ajaran Islam, namun nilai substantif dari ajaran Islam lebih dicondongkan. Sebab tidak ada gunanya formalisasi negara Islam namun pelaksanaannya jauh dari praktek nilai Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, Islam dan demokrasi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena nilai-nilai ajaran Islam terdapat dalam landasan negara Indonesia yakni Pancasila.

Sumber Bacaan:
1. KH. Abdurrahman Wahid, Ilusi Negara Islam, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009)
2. Yessyca Yunitasari, Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Demokrasi Tahun 1974-2001, (Jember : Universitas Jember, 2016)
3. Susilo Surahman, Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholis Madjid. STAIN Surakarta. Jurnal Dakwah.Vol XI No.2 Juli-Desember 2010.
4. Ahmad Solikhin, Pemikiran Politik Negara dan Agama Ahmad Syafi’i Ma’arif. Jurnal politik muda, Vol 2 No.1, Januari-maret 2012.

Muhammad Tareh Aziz Muhammad Tareh Aziz seorang jomblowan yang berstatus santri. Lahir di Gresik pada 5 september 1995. Beralamatkan di Bedanten Bungah Gresik.

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.