Gus Dur, Kemanusiaan dan Indonesia

Mengutip catatan dari Barton, nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman Addakhil, lahir pada 4 Agustus 1940 Masehi di Denanyar, Jombang, Jawa Timur. Addakhil yang mempunyai arti “sang penakluk”. Namun pada nyata pada masa tersebut nama Addakhil kurang begitu populer di telinga masyarakat Indonesia, sehingga orangtua Gus Dur membuat suatu keputusan untuk mengganti nama Abdurrahma Addakhil dengan Abdurrahman Wahid.

Gus Dur dilahirkan di dalam kultur pesantren yang sangat kental, ayahnya adalah K.H. Wahid Hasyim putra dari seorang ulama besar, seseorang yang mendirikan jamiyah terbesar di Indoniesa, yaitu Hadaratus Syaikh K.H. Hasyim Asyari pendiri Jamiyah Nadlatul Ulama (NU). Sedangkan ibunya Hj. Sholehah merupakan putri dari K.H. Bisri Syansuri pendiri Ponpes Denanyar Jombang sekaligus salah satu Rais Aam Pengurus Besar Nadlatul Ulama.

Sejak lahir, ibu Gus Dur sudah menyadari tentang adanya potensi yang luar biasa dari anaknya. Selain lahir dari kalangan pesantren, ayahnya K.H. Wahid Hasyim juga seorang Menteri Agama pertama (1949 Masehi) di Indonesia. Ini membuat Gus Dur mampu mengenal dunia politik, sebab aktivitas yang dilakukan tidak jarang bersinggungan dengan berbagai tokoh dan kalangan profesi. Kerpibadian Gus Dur yang sangat gemar membaca telah membuatnya akrab dengan berbagai macam majalah, surat kabar, novel, serta buku-buku yang bisa dibilang berat pada masa itu seperti filsafat dan buku-buku mancanegara.

Riwayat pendidikan Gus Dur yang sangat kental dengan kultur pesantren mengantarkannya ke berbagai Ponpes besat pulau seperti Ponpes Tegalrejo Jawa Tengah hingga Jawa Timur seperti Tambak Beras di Jombang. Tidak hanya itu, Gus Dur juga pernah mengenyam pendidikan di universitas-universitas ternama di luar negeri seperti Universitas Al Azhar Kairo Mesir (1963 Masehi), Universitas Baghdad Irak (1966) dengan jalur beasiswa Kementerian Agama), Universitas Leiden Belanda (1970 Masehi) dan negara Prancis serta Jerman.

Unik, dalam catatan sejarah yang ditulis oleh Barton, Gus Dur pernah mengenyam pendidikan di luar pesantren, yaitu pada saat berada di Jakarta tepatnya Ketika mengikuti ayahandanya bertugas di sana. Tercatat bahwa Gus Dur pada masa kecilnya pernah meniti ilmu di SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) yang dikelola oleh Gereja Katolik Roma. Kurikulum yang digunakan tidak lain berbau dengan sekuler. Selain itu, Gus Dur pada masa kecilnya juga lekat berinteraksi dengan tokoh Muhammadiyah, yaitu H. Junaedi salah seorang yang berpengaruh di SMEP. Di sana beliau sering berdiskusi dan berinteraksi juga dengan anggota Muhammadiyah yang lain.

Tercatat sebagai santri Tegalrejo yang dipimpin oleh K.H. Chudhari, sosok kiai humanis, Gus Dur mampu mengakulturasikan antara budaya nusantara dengan budaya agama. Pada saat acara imtihan (acara menyambut kelulusan dan perpisahan santri), Gus Dur menyajikan hiburan rakyat berupa gamelan, kuda lumping, jathilan, dan lain sebagainya untuk hiburan rakyat. Padahal bagi kalangan pesantren kegiatan hiburan rakyat seperti itu merupakan suatu hal yang tabu, namun tidak bagi Gus Dur itu merupakan suatu hal yang mencerahkan dan menarik sebagai ada penggabungan entitas budaya nusantara dengan budaya agama (akulturasi budaya). Dari sini juga aktivitas Gus Dur mengunjungi makam-makam keramat di pulau Jawa dimulai. Beliau sering menunjukkan makam-makam wali yang dulunya belum terungkap ke publik, sehingga mampu diberdayakan menjadi salah satu objek wisata religi yang membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Bahkan, kegiatan ini terus beliau bawa dan lakukan pada saat menjadi mahasiswa di luar Indonesia.

Kiprah Gus Dur di bidang politik terbilang sangat cemerlang, meskipun di lain sisi banyak kritik yang datang padanya. Banyak sekali catatan yang menuliskan tentang kisah kontroversial Gus Dur sebagai pemimpin Indonesia. Beberapa diantaranya, pencabutan pelarangan perayaan hari raya imlek. Jauh sebelum Gus Dur menjabat sebagai seorang presiden, di masa orde baru berkuasa perayaan Imlek di Indonesia dilarang oleh pemerintah. Keturunan Tionghoa pada saat itu tidak bisa mempunyai kebebasan untuk merayakan hari raya mereka secara terbuka, adanya hanya sembunyi-sembunyi saja. Pelarangan yang dilakukan orde baru itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967. Gus Dur melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000 mencabut Inpres yang dikeluarkan produk orde baru tersebut karena dirasa menghalangi dan mengekang kebebasan ruang gerak warga masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa. Apa dasar yuridis pencabutan tersebut? Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintaha menurut Undang-Undang Dasar”, dan Pasal 29 menyatakan “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masig dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” konsitusi kita telah mengamatkan hal yang jelas tentang pemelukan dan menjalankan kepercayaan ataupun agama masing-masing warga masyarakat. Jadi, keputusan yang diambil Gus Dur sudah sangatlah tepat, apalagi ditambah dengan peraturan di bawahnya yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 yang didalamnya membahas tentang Hak Asasi Manusia.

Pemikiran Gus Dur tentang negara ini tidak hanya berhenti di situ saja. Selang beberapa hari setelah dilantik Gus Dur pergi ke Papua untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua. Bagi orang Papua, Gus Dur adalah presiden pertama yang mau mendengarkan aspirasi mereka, mulai dari pengembalian nama dari Irian Jaya menjadi Papua, hingga tuntutan untuk merdeka. Era orde baru Papua layaknya anak tiri Indonesia. Kesetaraan dan kesamaan hak tidak diakui oleh negara, bahkan terkesan dikesampingkan. Gus Dur melalui kebijakannya bahkan memperbolehkan pengibaran bendera bintang kejora di Papua dengan syarat tidak boleh lebih tinggi dari bendera Nasional Indonesia, merah putih. Gus Dur melihat bendera bintang kejora dari sisi yang berbeda, yaitu hanya menganggapnya sebagai lambing kultural saja berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya yang menilai bendera tersebut sebagai lambing separatism terhadap negara. Pandangan Gus Dur terhadap Papua ini mampu mengembalikan harkat dan martabat masyarakat Papua di mata Indonesia. Pendekatan rekonsiliasi Gus Dur dengan mengakomodir suara-suara masyarakat Papua terbukti lebih efektif meredam konflik horizontal di sana. Bahkan masyarakat Papua menyebut Gus Dur sebagai man of peace atau sang juru damai.

Namun, pemerintahan Gus Dur tidak bisa berjalan langgeng dan lama sebab banyak tuduhan yang diarahkan padanya. Bahkan, banyak dari kalangan elit politik yang menganggap pemikiran Gus Dur terlampau jauh maju melewati zaman, banyak yang menganggap pemikirannya belum siap diterima oleh masyarakat Indonesia secara luas. Pertanyaannya adalah “Apakah pemikiran Gus Dur yang terlampau jauh maju melewati zamannya sehingga masyarakat tidak mampu merimanya? Atau, justru masyarakat sendiri yang terkurung dalam sekat pemikiran sempit dan tidak mau berubah lebih maju?”

Ada 9 nilai pemikiran Gus Dur yang hingga sekarang terus dijaga dan dilestarikan oleh Gusdurian, yaitu ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, pembebasan, kesederhanaan, persaudaraan, keksatriaan dan kearifan tradisi. Di atas adalah sekelumit pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan dan Indonesia. Produk-produk pemikiran Gus Dur tentu tidak hanya terbentuk secara otodidak semata, melainkan reproduksi dari riwayat pendidikannya juga peran serta orang-orang di sekitarnya.

Di sini terbaring seorang pejuang kemanusiaan” yang ditulis dalam empat bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab. Tulisan itu bisa disaksikan di pusara yang mulia sang bapak kemanusiaan Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)“.


-Bantu Rembukan.com agar bisa terus menjadi media yang merangkul penulis-penulis dari desa, dengan cara traktir kami kopi di sini

Be the first to comment

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.