Muhammad Husaini Aktivis PMII. Sedang menempuh studi di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kegagapan Pemerintah dalam Menangani Covid -19

Muhammad Husaini 1 min read 0 views

Jumlah pasien yang terinfeksi corona per 31 Maret 2020 adalah 1.528 kasus. Korban meninggal mencapai 136 orang, dengan jumlah yang sembuh 81 orang.

“Kasus kematian ini adalah dari penderita konfirmasi positif Covid-19” kata juru bicara pemerintah gugus penanganan Covid-19 Achmad Yurianto.

“Pemerintah menyiapkan tempat hotel digunakan tenaga medis dan gugus tugas dimaksudkan agar mereka lebih dekat dalam menangani Covid-19.” ujar menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Wishnutama tempo hari (31/3).

Dan juga tidak kalah penting dalam hal ini pemerintah menerapkan darurat sipil dalam menangani Covid-19. Darurat sipil adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan UU Nomor 74 Tahun 1947 dan menetapkan keadaan bahaya.

Beberapa langkah kebijakan dari sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan telah diupayakan oleh pemerintah dalam menangani Covid-19.

Bagi penulis, pemerintah sudah lamban dalam menangani Covid-19. Pemerintah juga tumpul dalam menganalisis masalah ini. Hingga yang terjadi kegagapan dalam mengambil kebijakan. Seperti apa yang hendak diwacanakan dan akan diterapkan darurat sipil.

Adapun jika kita mau refleksi bersama seperti Covid-19 yang terjadi di Wuhan Tiongkok. Ketika dikabarkan bahwa virus corona ini berbahaya pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan lockdown atau yang dikenal dengan bahasa kita yaitu karantina. Hingga sekarang kabar di sana sudah masuk masa pemulihan.

Lantas apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia?

Ada beberapa langkah menurut penulis apa yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, transparansi data mengenai pasien yang terkena Covid-19, baik orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun yang sudah positif terjangkit Covid-19.

Kedua, pemerintah menerapkan karantina sesuai UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang karantina kesehatan. Optimalisasi UU Karantina Kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana dalam upaya menanggulangi Covid 19 ini perlu dimaksimalkan.

Ketiga, turut sertakan aparat daerah untuk menjaga sekaligus menyosialisasikan bahaya Covid-19.

Jika benar virus ini mempunyai fase inkubasi selama 14 hari, maka pemerintah bisa melakukan karantina wilayah selama 14 sampai satu bulan dan melakukan rapid test di setiap daerah. Terutama daerah yang terkena zona merah serta melakukan penanganan yang lebih serius kepada ODP, PDP, Positif COVID 19 (sesuai treease kesehatan). Dengan diterapkannya solusi ini, maka bisa kita ketahui lebih detail siapa, mengapa, dan bagaimana virus Covid -19 dalam kerjanya (patofisiologi penyakit). Sehingga pemeritah menjadi tidak terkesan gagap dalam menangani Covid-19 yang hampir satu bulan menghantui negara Indonesia.

Muhammad Husaini
Muhammad Husaini Aktivis PMII. Sedang menempuh studi di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.