Lebaran Tanpa Mudik Dan “Sungkeman”

Menjadi suatu hal yang sangat langka di Indonesia, dua kali lebaran tanpa mudik. Tahun 2020 dan 2021 (1441 H – 1442 H) menjadi tahun yang terasa sangat perbedaannya bagi masyarakat di negara yang mayoritas beragama Islam ini. Sebuah rutinan budaya yang biasa dilakukan setiap tahunnya, mudik, dua tahun ini menjadi hal yang dilarang oleh pemerintah. Fase pertama di tahun 2020 pemerintah melarang masyarakat melakukan mudik demi mencegah penularan virus yang sedang melanda dunia. Fase kedua, pelarangan tersebut berlanjut hingga sekarang tahun 2021.

Bagi masyarakat Indonesia mobilitas dari kota pergi ke desa maupun sebaliknya (mudik) merupakan budaya yang telah dilakukan sejak dulu. Entah sejak kapan, yang pasti ini adalah kegiatan rutin tahunan. Mudik lebaran hari raya menjadi momen istimewa. Berkumpul dengan keluarga besar yang hanya bisa dilakukan dalam satu tahun sekali. Momen ketika anak bisa bertemu orang tuanya, cucu bertemu dengan kakek-neneknya, “budhe-pakdhe” yang bisa bertemu dengan keponakannya menjadi sangat sakral ketika bisa “sungkem” orang Jawa bilang, meminta maaf secara langsung, duduk bersimpuh di hadapannya.

Setelah lama merantau demi “cuan”, namun saatnya tiba waktu pulang ke kampung halaman justru tidak bisa. Rasanya aneh sekali, dua kali lebaran tanpa mudik dan sungkeman. Terasing di tanah sendiri. Bukan karena terasing dari orang lain (Franz Magnis-Suseno: 97) sebab sibuk bekerja hingga tiada waktu untuk bertetangga, namun karena kurangnya tanggung jawab dari awal. Di tengah padatnya arus mudik di setiap ruas tol, pemudik penuh menyesaki setiap meter jalanan, pemerintah melarang mudik namun banyak media yang memberitakan pekerja asing asal Cina masuk ke dalam negeri.

Akrobat dan unique sekali. Hingga seorang tokoh Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, berkata “Jika diminta putar balik, bilang saja saya tidak mudik, saya TKA (Tenaga Kerja Asing)”. Selain itu, larangan mudik diberlakukan, namun tempat wisata boleh dibuka. Dulu, kebijakan tempat wisata ditutup karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Sekarang? Sepandai-pandainya pembuat kebijakan, masih pandai masyarakatnya. Di tempat penulis sendiri banyak sekali orang yang membuat guyonan, “Silaturrahmi tidak dibolehkan, tapi tempat wisata dibuka. Gimana kalau jajan lebarannya dibawa ke Pantai Gemah, lebaran di sana?” kurang lebih begitu tulisnya. Guyon, namun rasional juga. Kembali pada fitrahnya kebijakan yang muncul ketika sudah ada peristiwa di lapangan. Kebijakan muncul sebagai respon.

Di satu pihak, pemerintah terlihat ingin melindungi masyarakatnya dari virus yang tengah melanda negerinya, namun di sisi lain juga terlihat akrobatnya. Tidak memungkiri bahwa banyak sekali masyarakat yang menempuh jalur tikus demi bisa mudik ke kampung halamannya. Prihatin sekali tikusnya, semoga tidak menjadi tikus berdasi yang merugikan negara ini, seperti kasus bansos (2020) kemarin. Tapi, jalur yang dibuatnya bermanfaat sekali. Demi bisa mudik, ada juga yang mengaku dari Lampung ingin mudik ke Indramayu, namun aslinya berasal dari Lampung. Alhasil, dengan berbekal surat jalan karena diputar balik petugas di lapangan, pemudik ini bisa pulang kampung. Tips ini sempat viral di media sosial. Bagaimana, tertarik mencobanya?

Ini bukan konflik kepentingan, namun kepentingan bersama. Semoga kepentingan bersama ini bisa diwujudkan bersama dengan dibantu oleh pemerintah. Tentunya dengan kebijakan yang benar-benar bijak. Semoga juga badai virus yang melanda dunia ini cepat sirna dan Indonesia tetap aman damai sentosa. Aamiin, Semoga..

Be the first to comment

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.