Politik & Hukum
Trending

Menyikapi Ulama Yang Berpolitik

Addressing the Political Scholars

Melihat keterlibatan para ulama (baca: pemuka agama) belakangan ini dalam dunia politik praktis secara aktif, menimbulkan rasa jijik bagi sebagian orang, dan rasa bangga bagi sebagian yang lain. Bisa kita lihat ada jaringan ulama alumni 212, yang baru-baru ini menyelenggarakan ijtima’ ulama untuk memilih calon presiden yang pantas dalam pandangan mereka. Maka terpilihlah Prabowo sebagai calon yang disepakati dan beberapa nama calon wakil presiden.

Sebenarnya kalau kita menelaah kembali keterlibatan ulama dalam politik praktis bukanlah hal yang baru. Bisa kita lihat beberapa kader dari PAN, PKB, PPP dan parpol yang lain merupakan sosok ulama, jadi sebenarnya ulama terlibat aktif dalam dunia politik sudah dari dulu. Bahkan sudah menjadi perbincangan lama bagi para peneliti untuk mengkaji keterlibatan ulama ini, seperti Dr. Endang Turmudi, dalam bukunya yang berjudul Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. bahkan Martin van Bruinessen dalam bukunya, Tarekat Naqsyabandiyah Di Indonesia, juga menyinggung perpecahan Tarekat tertentu yang diakibatkan oleh bedanya pandangan politik oleh para ulama tertentu (1994: 172).

Tentu sebagai orang yang sering menjelaskan isi dari agama itu sendiri, pandangan politik dari seorang pemuka agama akan disejajarkan oleh kebanyakan pengikutnya dengan sebuah fatwa dari pemuka tersebut. Bagi para pengikut fanatik, fatwa tadi merupakan sebuah dogma agama, dan dapat membuat mereka berpandangan negatif terhadap orang-orang yang berseberangan pandangan.

Dan sayangnya, beberapa saat yang lalu ulama yang terafiliasi dalam ulama-ulama jajaran GNPF memang terindikasi menyetarakan pandangan politik mereka dengan dogma agama. Seperti yang dikutip dari CNN Indonesia, sabtu (04/08/2018), Bernard Abdul Jabar sekertaris umum PA 212 berkata “Keputusan ulama atas kesepakatan sosok yang sudah dipilih sama dengan keinginan Allah”. Luar biasa!

Wocoen   Memahami Tentang Keadilan Melalui Pemikiran John Rawls

Keterlibatan siapapun, termasuk pemuka agama, dalam dunia politik merupakan hal yang sah-sah saja. Namun memanfaatkan agama sebagai alat untuk berpolitik merupakan hal yang hina dan merusak marwah agama itu sendiri. Namun bagi orang-orang, politisi, yang menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya, sifat agama yang dokmatis tentu merupakan hal yang menggiurkan. Para politisi ini pun bakal kegirangan mendapatkan pendukung-pendukung yang fanatik.

Tidak heran lalu Cak Nur, panggilan akrab Nurcholish Madjid, memiliki selogan “Islam Yes, Partai Islam No”. Konon selogan itu sangat menyakitkan aktivis partai Islam yang saat itu menjaring massa dari kalangan generasi muda dan intelektual muslim. (Eggi sudjana : Artikel harian pelita, 20 Mei 2003). karena selogan itu sendiri mengusik kenyamanan beberapa pihak yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya dalam dunia politik.

Kalau memang keterlibatan pemuka agama dalam dunia politik tidak lagi bisa dielakkan, maka sudah seharusnya seorang pemuka agama memiliki sikap yang bijak. Ia harus sepenuhnya sadar bahwa jika dia berpolitik dengan memanfaatkan agama, maka dia akan mendapatkan banyak pendukung, namun di waktu yang sama dia juga sedang menginjak-injak martabat agama itu sendiri. Terlebih, jika para pengikutnya merupakan mereka yang fanatik berlebih, dan minim pengetahuan, maka pemuka tadi harus sangat berhati-hati lagi.

Masyarakat pun harus cerdas, kala seorang pemuka agama telah berbicara masalah politik, maka sudah barang tentu mereka sangat boleh untuk berbeda pandangan. Masyarakat harus lebih kritis dalam memilih dan memilah mana yang merupakan fatwa agama, mana yang merupakan pendapat politik dari seorang pemuka agama. Karena, tidak selamanya apa yang manis itu baik untuk dikonsumsi, seringkali masyarakat hanya dimanfaatkan saja dengan embel-embel agama. Satu kata, jangan mau jadi seperti kerbau-kerbau yang dicocok hidungnya.

Wocoen   Tidak Paham Kok Sok Berkomentar

Oleh karenanya siapapun itu, dewasalah dalam berpolitik praktis dan kritislah dalam merespon fatwa-fatwa politik.

Tags

Muhammad Isbah Habibi

seorang petani asal Jombang, yang sedang ngangsu kaweruh di Pondok Gasek dan melakukan research di Pasca sarjana UIN Maliki Malang.

Related Articles

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close