Politik & Hukum

Nihilnya Equality Before The Law di Indonesia

Equality Before The Law adalah persamaan di hadapan hukum. Dimana di dalamnya terdapat suatu kesetaraan atau kesamaan dalam hukum pada setiap Individu. Asas Equality Before The Law merupakan salah satu konsep negara hukum di dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan asas ini. Persamaan di hadapan hukum di Indonesia sangat jelas tertuang dalam Konstitusi atau basic law yaitu di Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 27 ayat 1, yang bunyinya:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Bila ditafsirkan kembali bottom line dari pasal 27 ayat 1 tersebut mengandung makna tidak jauh berbeda dari asas before the law, yang artinya setiap warga negara indonesia kedudukan haknya sama dan tidak dibeda-bedakan di dalam hukum dan pemerintahan.

Dari pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut menimbulkan tanda tanya bagimanakah implementasi  dari equality before the law di Indonesia? Apakah sudah terlaksana atau tidak?

Mari kita lihat kenyataanya, masih ingat trending topic baru-baru ini, yaitu jual-beli sel tahanan mewah yang ada di lapas Sukamiskin? Ya, itu adalah contoh bahwa pelaksanaan equality before the law di indonesia nihil. Sebagian terpidana korupsi yang ada di lapas Sukamiskin memiliki fasilitas sel yang sangat mewah dibandingkan narapidana pada umunya. Yang ada di dalam sel terpidana korupsi di lapas sukamiskin dapat di temukan fasilitas mewah seperti adanya AC, televisi, tempat tidur, alat olahraga, kamar mandi dan satu sel hanya di tempati satu orang narapidana. Dan coba kemudian bandingkan dengan sel tahanan pada umunya dengan kasus tindak pidana pencurian, pemerkosaan  atau tindak pidana ringan, sangat jauh berbeda yang ada di sel tahanan lapas sukamiskin dalam satu sel yang sempit diisi lebih satu orang, tidak ada tempat tidur, tidak ada AC. Apakah adil? Silahkan pembaca menjawab sendiri.

Wocoen   Bisnis LENDIR Tak Akan Berakhir

Itulah contoh kecil ketidakadilan hukum di indonesia, Menurut Donald Black dalam buku The Behaviour of Law, proses bekerjanya hukum di samping menegakkan pasal-pasal dalam undang-undang, juga dipengaruhi oleh faktor di luar hukum. Salah satunya adalah stratifikasi sosial. Semakin kuat stratifikasi sosial (kedudukan) seseorang, maka semakin berpotensi orang itu mendapatkan perlakuan berbeda di depan hukum. Lihat saja bagaimana perlakuan hukum terhadap pencuri, antara pencuri ayam dengan pencuri uang rakyat (koruptor), tentunya koruptor akan mendapat perlakuan yang berbeda di setiap tahapan proses hukum. Hal ini dikarena pelaku memiliki stratifikasi sosial yang berbeda baik karena kekayaannya, kekuasaannya, akses jaringan politik, faktor intelektual dan lain sebagainya.

Lalu bagimanakah agar Equality Before The Law bisa terlaksanakan di Indonesia? Bila melihat beberapa kasus yang pernah ada di indonesia penyebab tidak berjalanya asas equality before the law adalah tidak terlaksananya tupoksi (tugas, pokok, fungsi) aparat penegak hukum di indonesia, sebagai contoh kasus di Sukamiskin terjadinya jual-beli sel tahanan mewah melibatkan oknum kepala lembaga pemasyarakatan (Lapas) itu sendiri yang menawarkan praktek jual-beli sel tahanan mewah untuk koruptor. Perlu diketahui terdapat empat aparat penegak hukum yang ada di indonesia, yaitu advokat, kepolisian,  kehakiman, kejaksaan, dan lembaga pemasyrakatan.

Bila penegak hukum di Indonesia menjalankan tupoksi dengan sebenarnya dan tidak menyimpang mungkin Equality Before The Law bisa terlaksanakan di indonesia, karena Equality Before The Law adalah hak setiap warga negara Indonesia yang di jamin dalam Konstitusi.

Tags

Sayyid Nurahaqis

Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Related Articles

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close