Politik & Hukum

Ormas Islam dan Prospek Politik Hukum Masa Depan

Dalam sejarahnya, Indonesia sebagai bangsa yang multikultular dan multi etnis nampaknya menjadi sebuah ruh tersendiri bagi identitas diri bangsa ini.  Keadaan itu juga membuat paradoksi lain, kompleksitas yang ada juga mempuanyai potensi yang sama besarnya dalam ancaman disintregrasi  bangsa ini jika tidak ada yang bisa merawat kodrat multikultular dan multi etnis ini secara masif.

Dalam konteks realitas sosial misalnya, khususnya dalam bidang hukum. Nampaknya telah terjadi kesenjangan antara masyarakat politik yang dalam hal ini diwakili oleh para legislator dan juga masyarakat biasa. Keanekaragaman banyak mengangkut ideologi budaya masing-masing sehingga kurang adanya visi khusus sebagai sebuah pandangan ‘murni’ yang berusaha mencari jalan pemecahan bersama atas kesenjangan yang terjadi.

Gap-gap yang terbangun antara pemangku kebijakan dengan masyarakat biasa/warga negara seakan menjadi tembok besar yang menghalangi penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan tinjauan dalam perpolitikan hukum(legal policy). Terlebih para pakar hukum sepakat bahwa hukum itu lahir dari rahim masyarakat. Kasus UU MD3 bisa menjadi sebuah refleksi panjang mengenai kurangnya relasi antara yang ‘atas’ dengan yang ‘bawah’. Indikasinya yaitu penolakan penolakan dan pergolakan  yang terjadi didalam masyarakat menandai adanya kesenjangan visi antara ‘dua golongan’ tersebut.

kembali menyinggung mengenai keanekaragaman sepertihalnya disinggung diatas. Kali ini mari kita coba tarik ke ranah yang lebih subjektif lagi, yaitu dalam ranah agama Islam. Seperti kita ketahui Islam di Indonesia mempunyai beberapa kiblat besar dalam ranah ‘cabang’. Dalam ranah ‘dasar’(The Ground) mereka memiliki kiblat aqidah yang sama. Hal ini yang terejawantahkan dalam kehidupan organisasi kemasyarakatan Islam atau biasa disingkat ormas Islam. Misalnya: NU dan Muhammadiyah. Agama Islam sendiri memiliki kompleksitas dalam segala bidang permasalahan, termasuk juga kompleksitas dalam hukum yang kuat.

Wocoen   Nasib Buruh di Tengah Pandemi Covid-19

NU dan Muhammadiyah maupun ormas Islam yang lain seperti halnya kita ketahui mempunyai produk hukum yang lahir dari dari diskusi intelektual tanpa mengkesampingkan metodologi dari para ulama terdahulu. Di NU ada bahtsul masail. Di Muhammadiyah ada dewan tarjih. Produk hukum dari kedua ormas ini misalkan tidak hanya dalam ranah fiqh amaliyah saja, akan tetapi mulai merambat pada permasalahan dalam kontekstasi yang berkembang dimasyarakat. Misalkan hukum jual beli online, hukum bayi tabung, pendidikan dll. Hal itu hanya sebagian kecil dari sebagian besar produk hukum dari ormas-ormas Islam.

Jika kita mencoba menelisik lebih dalam lagi, bagaimana metodologi yang dipakai oleh ormas Islam tersebut, maka ada satu hal yang menarik yaitu adanya kegelisahan hukum dalam masyarakat yang menjadi latar belakang adanya forum-forum dalam ranah internal ormas Islam. Senada dengan apa yang disampaikan Prof. Sutjipto Raharjo dalam bukunya ‘teori’ hukum progresif, yang mana hukum harus lahir dari masyarakat, dan harus mewakili rasa keadilan yang ada didalam masyarakat.

Mengenai ‘multi agama’ dan stigma diskriminatif agama, hal itu tidak jadi sebuah masalah yang besar. Karena sejauh ini, produk hukum Islam selalu bisa bersifat ‘netral’ untuk semua golongan, apalagi dalam masalah muamalah. Artinya, supreriotas hukum Islam tidak hanya akan membuat produk hukum untuk umat Islam saja. Akan tetapi, bersifat universal. Karena misi Islam yang masyhur yaitu sebagai agama yang ‘rahmatal lil ‘alamin’.

Terakhir, harapan kita semua bahwa ormas-ormas Islam lebih aktif dalam ikut andil membangun budaya hukum yang baik dengan cara ikut serta terlibat aktif dalam mengikuti permasalahan aktual negara terlebih dalam bidang hukum, untuk nantinya mencoba memberikan pandangan yang luas kepada para legislator untuk nantinya, jikalau memang layak. Maka produk hukum dari ormas-ormas Islam bisa dijadikan suatu naskah akademik dengan harapan(jikalau memang layak) akan menjadi sebuah produk hukum yang ideal.

Wocoen   Kembali Melihat Pojok-pojok PMII
Tags

Anwar Ibrahim

seorang santri yang dikeluarkan 2 kali dari 1 pondok pesantren yang sama. Berdomisili dan sedang melakukan study abal-abal di kota malang. S1 Hukum tata negara UIN MALIKI Malang.

Related Articles

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close