Sayyid Nurahaqis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.

Pemilih “Gila” dalam Perspektif Hukum

Sayyid Nurahaqis 3 min read 0 views

Pemilih “GILA” Dalam Perspektif Hukum

Rembukan.com – Pileg dan Pilpres 2019 nanti tidak hanya saja diikuti oleh pemilih atau orang-orang yang waras saja, melainkan dalam Pemilu 2019 nanti akan diikuti oleh kaum Distabilitas mental atau biasa disebut dengan orang gangguan jiwa (orang gila).

Timbul pro dan kontra yang hadir di masyarakat, ada yang berasumsi bahwa orang gila tidak boleh ikut memilih dalam Pemilu 2019, karena akan menimbulkan Pemilu yang tidak berkualitas. Dan ada juga masyarakat berasumsi bahwa orang gila boleh memilih, dikarenakan hak untuk memilih adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Bila dilihat dari perspektif hukum yang ada setidaknya ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang orang gila boleh memilih dalam Pemilu 2019 nanti.

Landasan hukum yang pertama adalah Pancasila, tepatnya dalam sila kelima yang bunyinya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sila kelima ini menekankan bahwa keadilan berhak didapatkan oleh setiap rakyat Indonesia tak terkecuali orang gila yang merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Jika orang gila dalam Pemilu 2019 nanti tidak boleh memilih artinya nilai-nilai Pancasila yang ada dalam sila kelima tentang keadilan tidak semuanya didapatkan setiap Rakyat Indonesia, terkhususnya orang gila.

Landasan hukum yang kedua adalah UUD RI 1945, didalam UUD RI 1945 mengatur tentang HAM, setiap warga negara yang meliputi hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan hak politik yang meliputi hak dipilih dan memilih. Untuk hak memilih atau Right to vote merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin sepenuhnya negara dan didasari oleh konstitusi, ketentuan hak memilih diatur di pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (1), pasal 19 ayat (2) dan pasal 22C ayat (1) dalam UUD RI 1945. Di UUD RI 1945 juga tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengecualian warga negara dalam memberikan right to vote, hak memilih dalam UUD RI 19145 mutlak di dapat setiap warga negara Indonesia.

Kemdudian landasan hukum yang ketiga tertuang dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1). Pasal 23 ayat (1) berbunyi “setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya” kemudian pasal 43 ayat (1) “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua pasal dalam uundang-undang tersebut merumuskan adanya jaminan hukum bagi setiap warganegara indonesia dalam melaksankan hak memilihnya dalam pemilu.

Selanjutnya yang terakhir landasan hukum yang mutlak bahwa orang gila boleh memilih dalam Pemilu 2019 adalah tertuang dalam PKPU No 11 Tahun 2018 Tentang Pemilih di Dalam Negeri dan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Di PKPU no 11 tahun 2018 tepatnya di pasal 4 ayat (2) huruf b memang bahwasanya dinyatakan bahwa syarat dari pemilih dalam pemilu tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. Tetapi di pasal 4 ayat (3) menerangkan bahwa “pemilih yang sedang terganggu jiwa/inggatanya sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”. yang artinya maksud dari tafsir pasal ini adalah bahwa orang gila boleh memilih dalam pemilu asalkan memiliki surat keterangan dari dokter. Namun baru-baru ini di kutip dari laman jawapos.com, KPU mengubah aturan tentang pemilih kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), KPU menyatakan bahwa ODGJ yang ingin mencoblos tidak diwajibkan membawa surat dari rekomdasi dokter (JawaPos 25/11/18). Sedangkan di dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum sangat lebih jelas bahwa orang dengan gangguan jiwa (orang gila) boleh memilih, tidak ada satupun dalam undang-undang ini yang mengatur tentang hak pemilih orang dengan gangguan jiawa. Di undang-undang ini syarat dalam memilih untuk Pemilu adalah WNI, genap berumur 17 Tahun atau lebih, dan sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Konklusi dari pembahasan ini tentang boleh atau tidaknya orang gila memberikan hak suara untuk pemilu 2019 adalah sangat diperbolehkan, bila dilihat dari perspektif administrasi jika setiap orang gila ada di data KPU sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) maka orang gila tersebut berhak bisa memberikan suara politiknya. Sedangkan dari perspektif hukum yang ada orang gila termasuk dari bagian warga negara, hak memilih warga negara Indonesia dijamin negara dan didasari konstitusi UUD RI 1945 dan hak memilih orang gila diatur oleh hukum postif yang berlaku seperti undang-undang HAM, PKPU, undang-undang Pemilu itu sendiri.

Bila ada yang berpendapat orang gila tidak cakap hukum dalam melakukan kegiatan hukum dalam melakukan kegiatan hukum seperti mengikuti pemilu sangatlah tidak tepat, dikarenakan regulasi itu sendiri yang mengatur bahwa orang gila bisa memilih atau  melakuan right to vote, dan jika atau ada yang berpendapat bahwa orang gila mengikuti pemilu maka akan menghasilkan pemilu yang tidak berkualitas dan pemilu tidak jujur dan adil itu sangatlah tidak tepat juga.

Orang gila tidak bisa disalahkan sepenuhnya jika terjadi pemilu yang tidak berkualitas, untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas harus adanya sistem rekruitment penyelenggara pemilu (KPU), transprasi dalam tahapan pemilu, sosialisasi atau pendidikan politik, dan sosok yang dipilih dalam pemilu. Sedangkan untuk menghasilkan pemilu yang ber-asas jujur dan adil peran masyarakat sangatlah diperlukan untuk melakukan pengawasan dan yang lebih utama lembaga adhoc dalam melakukan tugas fungsi pengawasan penyelenggaran pemilu untuk menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Lembaga adhoc pengawasan pemilu yang dimaksud di indonesia adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (bawaslu), disinilah peran bawaslu untuk menjadikan pemilu nantinya yang berasas jujur dan adil.

Sayyid Nurahaqis
Sayyid Nurahaqis adalah Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.