Penegakan Hukum melalui Virtual Police di Media Sosial

Kejahatan di dunia maya bukanlah hal baru lagi. Perusahaan keamanan siber Kaspersky mencatat Indonesia menghadapi lebih dari 11 juta serangan siber pada kuartal pertama 2022,Kepolisian Indonesia mendirikan suatu unit untuk meminimalisasi jumlah pelaku pelanggaran UU ITE di media sosial melalui Virtual Police. Virtual Police adalah sebuah unit yang digagas Kepolisian Republik Indonesia untuk menertibkan dan menerapkan pasal UU ITE. Fungsi dari virtual police adalah untuk menghalangi konten negatif dan hoaks yang banyak tersebar, memonitor, mengedukasi, serta memberi peringatan. Pelaksanaan Virtual Police merujuk pada Surat Edaran Kapolri bernomor SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Pelaksanaan virtual police tidak sepenuhnya mengikuti negara lain karena akan menjadi pengekang sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Virtual Police memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan cara kerja virtual police tidak langsung menindak pemilik akun medsos yang melanggar, melainkan memberi peringatan lebih dulu. “Di ruang-ruang digital, Polri juga menghadirkan sosok virtual yang menjaga kaidah-kaidah kebebasan hak-hak individu yang bertanggung jawab, melalui kehadiran virtual police dan tidak langsung dilakukan penindakan

Hal ini sejalan dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informs yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompo masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan.” Koordinator Pusat Front Pemuda Islam Indonesia (FPII) M Adnan RS mengatakan  “Program ini dalam pelaksanaannya cukup berhasil terbukti dengan berkurangnya konten konten berisi SARA dari warganet juga untuk mengurangi proses hukum dan saling lapor dimasyarakat termasuk di dalamnya ada proses mediasi antar warga yang berkonflik di media sosial sebelum proses hukum. Berdasarkan Data Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat Virtual Police telah menegur 215 akun Twitter, 180 akun Facebook, dan 14 akun Instagram selama tiga bulan terakhir dan mengajukan pemblokiran 1.246 akun anonim ke Kominfo.

Sejalan dengan berjalannya waktu, lembaga peradilan di Indonesia banyak mengalami perubahan, baik dari kelembagaan maupun sistem penegakan hukum. Hal ini mempegaruhi efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Hukum sendiri berpengaruh terhadap keefektifan hukum, maka diperlukan perhatian pada asas perundang – undangan. Dengan semakin tinggi masalah hukum yang disebabkan oleh pelanggaran hukum undang-undang menunjukkan bahwa itu masih belum optimalnya perundang-undangan, khususnya dalam ruang digital, Ruang digital adalah tempat di mana masyarakat dapat bersosialisasi secara daring tanpa batas ruang dan waktu.

Agar hubungan antar manusia berjalan baik, dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya dan mana yang menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan ( hukum ) itu. Oleh karena itu, perlu adanya hukum dalam ruang digital guna meminimalisasi pelaku tindak kriminal yang melanggar UU ITE. Selain itu, dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna media sosial. Tidak hanya dari aspek pembuatt undang-undang, masyarakat pun harus meningkatkan pemahaman terkait hukum yang berlaku di media sosial. Dengan begitu, maka akan ada kolaborasi yang dapat memperbaiki dunia digital di Indonesia. Dengan kata lain hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.


-Bantu Rembukan.com agar bisa terus menjadi media yang merangkul penulis-penulis dari desa, dengan cara traktir kami kopi di sini

About Laraswati Permata Bhakti 1 Article
Lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan sekarang menetap di Solo, Jawa Tengah. Sedang menempuh pendidikan S-1 Bimbingan dan Konseling, Universitas Sebelas Maret.

Be the first to comment

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.