Hamdani Mubarok Alumni MI Bahrul Ulum Jombang sekaligus kader pondok bukan Pesantren Islam_keadaan, Yogyakarta.

PKS: Antara Ideologi dan Kompromi Politik

Hamdani Mubarok 2 min read 1 views

bendera-pks

Khilafah merupakan satu tema besar yang seringkali menjadi perbincangan hangat bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Ideologi tentang khilafah Islam menjadi sangat menakutkan bagi banyak kalangan, termasuk kelompok mayoritas umat Islam yang tidak setuju dengan ide tersebut. Ketidaksetujuan atas ideologi setidaknya didasari beberapa hal. Pertama, khilafah ditolak karena dianggap bukan bagian dari ajaran Islam. Kedua, khilafah mengencam keselamatan jutaan orang yang secara ideologis tidak sependapat dengan sistem khilafah. Ketiga, khilafaah mengancam posisi negara-negara mapan.

Khilafah yang lahir dari tafsir keislaman pun merangsak masuk di Indonesia yang notabene Negara dengan penduduk muslim terbesar. Salah satu institusi yang dituduh sebagai penganut serta pejuang ideologi khilafah di Indonesia adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tuduhan atas ideologi khilafah yang ada di PKS ini sebenarnya bisa dilacak dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Greg Fealy. Dalam penelitianya, Fealy menyatakan bahwa PKS memiliki ideologi yang terhubung secara langsug dengan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. IM sendiri, dengan tokoh sentralnya Hasan al Bana dan Sayyid Qutb dikenal sebagai partai Mesir yang memperjuangkan paham khilafah berdiri tegak di muka bumi.

Hubungan PKS dengan IM, setidaknya dapat dilacak dari keberadaan Natsir yang sering melakukan hubungan dengan Timur Tengah demi mempeoleh bantuan beasiswa buat warga Indonesia yang ingin belajar di Timur Tengah. Sejumlah pelajar yang kembali dari sana seringkali menjadi pengagum IM dan kembali ke Indonesia dengan tekad menyebarkan ideologi mereka dengan cara menerjemahkan karya-karya Hasan al Bana dan Sayyid Qutb.

Selain itu, Natsir, dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang ia dirikan juga fokus untuk melakukan dakwah di kampus-kampus demi tersebarnya ideologi keislaman secara kaffah yang ia percaya. Inilah yang melahirkan banyak aktivis-aktivis kampus di Indonesia yang menganut ideologi khas IM di Mesir, yang pada perkembanganya, di Indonesia menjadi PKS.

Wocoen   Islam dan Semangat Pembebasan (Bagian Dua)

Sementara itu secara garis besar, kemunculan PKS sendiri sebenarnya mengalami tiga fase. Pertama, adalah dengan menyebarkan gagasan melalui surat kabar serta video ceramah-ceramah. Setelah itu meningkat dengan aktivitas organisasi sosiao-religius, khususnya dengan gerakan tarbiyah di kampus-kampus. Dan puncaknya adalah dengan terlibat langsung dalam aktivitas politik yang diawali dengan lahirnya KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) sejak masa lengsernya Soeharto. Dari gerakan KAMMI inilah kemudian lahir partai keadilan (PK, 1988-2003), lalu bertransformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS, 2003-sekarang).

Secara formal, sebenranya PKS menyatakan dukungan terhadap formasi negara Islam yang ada: yaitu republik kesatuan berdasarkan ideologi Pancasilaayang netral secara agama. Namun bukti yang terdapat dalam doktrinal partai seperti mengungkapkan fakta lain. Disini nampak jelas bahwa, partai ini, secara jangka panjang memiliki visi islamisasi negara secara komprehensif serta penerapan syari’ah secara keseluruhan.

Bukti untuk hal ini dapat kita lihat dari buku pandiuan PKS yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangaan Pusat Partai Keadilan Sejahtera dengan judul Platfrom dan falsafah Perjuangan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Bagi Muslim, mempunyainegara yang bebasmenerapkan nilai-nilai Tuhan dan Syari’ah-Nya merupakana kewajiban. Dalam Islam tidak dikenal pemisahan agama dan politik. Kesatuan agama dan negara adalah prinsip utama dalam Islam, negara bisa disebut Islami ketika syari’ah, sebagai ketetapan langsung Tuhan, menduduki posisi tertinggi dalam mengatur semua urusan”

Meskipun PKS secara mendasar (telah menjadi kesepakatan umum) menganut ideologi khilafah, namun pada praktiknya mereka seringkali harus berkompromi dengan aturan pemerintah yang anti-khilafah. Ini dilakukan, seperti halnya AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) di Turki yang harus mengambil jalan kompromi dengan kelompok sekular Turki untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebelum akhirnya partai ini mengantarkan kader terbaiknya, Reyep T. Erdogan menjadi presiden Turki dua periode.

Wocoen   Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin dan Masa Depan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (bagian dua)

Dalam kasus PKS, kompromi dengan pemerintah dapat kita lihat pada pemilu 1999 dan 2004, ketika gelora semangat keislaman PKS masih begitu kuat, mereka juga terlihat menghindari tema dan slogan Islam yang kaku ketika kampanye. Tema serta slogan kaampanye mereka justru banyak membicarakan tentang kesejahteraan sosial, pemerintah yang bersih, pemberantasan kemiskinan serta keterbelakangan bangsa Indonesia.

Akhir-akhir ini, narasi syari’ah Islam kembali mewarnai berbagai kampanye politik di negeri ini, meskipun para juru kampanye ini tidak memiliki partai secara resmi, namun hampir dapat dipastikan, mereka sedang menggiring suara untuk diarahkan kepada partai tertentu. Menarik untuk dicermati bagaimana PKS memposisikan isu yang sebenarnya sangat ideologis dengan visi partai ini. Mari kita lihat bagaimana episode selannjutnya.

Hamdani Mubarok
Hamdani Mubarok Alumni MI Bahrul Ulum Jombang sekaligus kader pondok bukan Pesantren Islam_keadaan, Yogyakarta.

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.