Politik & Hukum
Trending

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin dan Masa Depan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (bagian satu)

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin and the Future of Sharia Economic Law in Indonesia (part one)

Terpilihnya Kyai Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 menjadi perhatian para akademisi yang biasa bergelut dengan permasalahan hukum, tidak terkecuali hukum ekonomi syariah.

Track record Pak Kyai baik sebagai Ulama, Ketua Dewan Syariah Nasional, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini terekam dengan sangat baik dalam berbagai forum dan kesempatan, menjadi pemicu tulisan ini.

Tanpa bermaksud mengesampingkan peran dan kontribusi beliau dalam banyak hal di negeri ini, penulis mencoba hanya menyoroti 5 (lima) permasalahan hukum utama yang Kyai Ma’ruf berkontribusi positif di dalamnya. Alasannya karena penulis sedikit banyak pernah ikut terlibat dan mengikuti sepak terjang beliau dalam lima hal tersebut.

Pertama terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah, termasuk mengenai regulasi penjaminan produk dan obat-obatan halal di dalamnya (sebagai amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Penjaminan Produk Halal); Kedua tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional / Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang bersesuaian dengan prinsip syariah; Ketiga tentang sikap beliau dalam kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait perkara penistaan agama; Keempat saran beliau untuk arus baru ekonomi syariah yang disampaikan dalam orasi ilmiah pengukuhan sebagai Guru Besar; dan Kelima mengenai peran Kyai Ma’ruf dan lembaga yang dipimpinnya dalam pengaturan pengelolaan dana haji serta investasinya yang tidak melanggar prinsip syariah.

Kehadiran dan wejangan beliau dalam seminar Rumah Sakit tersertifikasi syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) pada bulan April 2018 lalu di Jakarta, yang kebetulan penulis hadir di dalamnya –karena sedang menyusun disertasi terkait regulasi Jaminan Kesehatan Nasional–, menegaskan kembali penilaian penulis bahwa beliau sangat perhatian pada kebutuhan dan hak-hak umat. Dalam acara yang diselenggarakan dan dihadiri ratusan dokter dan tenaga kesehatan seluruh Indonesia ini, beliau menyampaikan perhatiannya pada kebutuhan pelayanan kesehatan yang selaras dengan syariah dan menjaga kepentingan masyarakat agar sehat dunia dan akhirat. Artinya, sehat karena terpenuhi standar kesehatan, pelayanan dokter dan rumah sakit, serta obat-obatan yang baik, di sisi lain juga paralel upaya masyarakat dan  penyelenggara/ pengelola kesehatan serta regulator tidak melanggar prinsip dan kaidah syariah agar beroleh kebaikan dan keberkahan duniawi dan ukhrawi. Tidak hanya pada permasalahan hukum ekonomi syariah di mana beliau memiliki keahlian di dalamnya, ternyata Kyai Ma’ruf juga memberikan perhatian pada hak-hak dan kebutuhan umat terkait kesehatan.

Wocoen   Menakar Rasa Cinta Tanah Air

Sebagai Ulama dan Ketua Dewan Syariah Nasional MUI beliau sangat perhatian pada hal ini. Terlihat dari dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN – MUI) No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian menjadi landasan hukum rekan-rekan dokter dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan standar syariah bagi penyelenggaraan rumah sakit.

Sikap Pak Kyai ini juga tercatat konsisten dengan perjuangan beliau dalam mewujudkan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersesuaian dengan prinsip syariah. Di mana BPJS Kesehatan, MUI, dan lembaga lainnya sejak 2015 lalu bekerja bersama menggodok BPJS Kesehatan yang lebih bersesuaian dengan kaidah hukum Islam. Alhamdulillah pada bulan Mei 2018 ini, Pak Kyai sendiri yang memimpin rapat dan menghasilkan kesimpulan bahwa BPJS Kesehatan telah siap menjalankan JKN yang bersesuaian dengan syariah baik dari sisi akad, perjanjian kerjasama, dan instrumen investasinya.

Jika kita melihat sebelumnya dalam kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pak Kyai berani mengambil sikap tegas dan hadir dalam persidangan memenuhi perintah persidangan sebagai bentuk komitmen beliau mengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia –yang dilahirkan melalui proses yang panjang dan tidak sederhana– dan kepatuhan Warga Negara Indonesia yang sadar hukum. Meminjam klarifikasi yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI saat itu Dr. Asrorun Ni’am Sholeh, kehadiran Pak Kyai di persidangan merupakan bukti wujud komitmen beliau dalam penegakan hukum. Semua masih terekam jelas di media tentang bagaimana beliau bersikap dan disegani oleh kawan maupun lawan hingga saat ini. Sikapnya yang menunjukkan ketinggian akhlak dan kenegarawanan juga menjadi nilai tambah keteladanan. Beliau tidak segan memaafkan Ahok yang pernah dinilai berbuat kurang adab kepadanya di muka persidangan.

Wocoen   Kebiasaan 'Nggampangno'
Tags

Bayu Imantoro

Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Koperasi tersertifikasi DSN-MUI.

Related Articles

2 Comments

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close
%d bloggers like this: