Politik & Hukum

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin dan Masa Depan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (bagian dua)

Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin and the Future of Sharia Economic Law in Indonesia (part two)

Di pertengahan tahun 2017 beliau menawarkan solusi bagi perekonomian Indonesia yang tercatat dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah Universitas Islam Negeri Malang. Saran beliau kepada Presiden sebagai Kepala Negara dan Republik Indonesia sebagai tumpah darah beliau, berjudul Solusi Hukum Islam sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia.

Dalam pidatonya ini, Kyai Ma’ruf menyampaikan bahwa ekonomi syariah merupakan sektor yang sangat potensial sebagai variabel menciptakan kesejahteraan di Indonesia dan mempunyai efek berantai yang sangat positif bagi bergeraknya sektor lainnya. Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Gross Domestic Product (GDP) Indonesia diproyeksikan masuk lima besar dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sumber Daya Alam di Indonesia masih sangat potensial untuk terus dikembangkan. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 220 juta, sekitar 87 persennya memeluk agama Islam. Kelas menengah muslim mengalami peningkatan. Mereka inilah yang akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah selesai dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun akan terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan lainnya, yakni kebutuhan berekspresi dan kebutuhan pemenuhan spiritualitas. Ekonomi syariah dapat menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Ekonomi syariah yang dibangun di atas sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, diyakini lebih membawa keadilan ekonomi. Ia dapat menjadi pilihan kelas menengah tersebut karena diyakini dapat menjawab kebutuhan berekspresi dalam berekonomi juga dapat menjawab sisi kebutuhan spiritualnya.

Pak Kyai juga menyampaikan bahwa Fatwa DSN-MUI yang dirumuskan dengan menggunakan terobosan dan solusi fikih selama ini menjadi trigger yang menimbulkan efek berantai, baik dari sisi peraturan perundang-undangan, terbentuknya kelembagaan di instansi pemerintah sebagai regulator, terbentuknya lembaga keuangan dan bisnis syariah beserta seluruh jaringannya, program studi perguruan tinggi, dan masyarakat madani sehingga akhirnya membentuk arus dan era baru ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa-fatwa DSN-MUI inilah yang kemudian diadopsi oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga keuangan lainnya setelah sebelumnya juga mendapatkan kedudukan kuat di dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Wocoen   Hakikat Ilmu Selamat

Dalam pelatihan pengawas syariah untuk lembaga keuangan yang penulis ikuti, solusi fikih yang disampaikan oleh Kyai Ma’ruf dalam orasi ilmiahnya tersebut, ternyata memberikan manfaat dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Fatwa DSN-MUI. Di antara nya adalah at-tafriq baina al-halal wal haram (pemisahan antara harta halal dan non-halal dalam bidang ekonomi). Kaidah atau teori ini digunakan dalam Fatwa DSN-MUI dengan pertimbangan bahwa dalam konteks Indonesia, kegiatan ekonomi syariah belum dapat dilepaskan sepenuhnya dari sistem ekonomi konvensional yang ribawi. Sehingga aplikasi teori ini terletak pada identifikasi uang/ harta yang merupakan bunga, dan mana yang merupakan modal atau pendapatan yang diperoleh dari jasa-jasa yang tidak didasarkan pada bunga. Setelah pendapatan yang berasal dari bunga disisihkan, maka sisanya boleh diyakini kehalalannya.

Kita juga patut bersyukur bahwa Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Tidak seperti di sebagian negara di Timur Tengah/ Asia, di mana setiap lembaga memiliki DSN nya masing-masing, sehingga untuk satu produk jasa keuangan dapat terjadi berbagai fatwa yang berbeda. Hal ini dapat berakibat pada kesulitan pihak-pihak terkait untuk mengontrol, menilai dan melakukan evaluasi, atas produk dimaksud serta menimbulkan kebingungan di tengah umat dan pelaku usaha.

Adapun terkait polemik pengelolaan dana haji, Kyai Ma’ruf sebagai Ketua MUI telah menegaskan dalam berbagai kesempatan perihal hasil Ijtima’ Ulama pada tahun 2012 tentang pengelolaan dana haji yang pada prinsipnya dibolehkan untuk investasi asalkan syarat dan tata caranya sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sehingga Majelis Ulama Indonesia hadir menjawab permasalahan umat dalam hal ini, bahwa investasi dana haji bukan menjadi masalah dan dapat memberikan manfaat bagi umat sepanjang dikelola memperhatikan 4 (empat) syarat yaitu pertama digunakan untuk jenis usaha yang memenuhi prinsip syariah; kedua prudensialitas atau keamanan investasi. Dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang namun harus berkembang dan memiliki nilai manfaat; ketiga investasi dana haji harus membawa maslahat bagi jamaah haji dan kaum muslimin; keempat memenuhi prinsip likuiditas. Dana haji yang dibutuhkan secara terus menerus setiap tahunnya memerlukan kecerdasan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam pengelolaannya.

Wocoen   Nihilnya Equality Before The Law di Indonesia

Melihat rekam jejak beliau tersebut, dan jika Pak Kyai konsisten dengan sikap tindaknya selama ini, maka tidak berlebihan jika kita berharap bahwa posisi beliau sebagai Wakil Presiden kelak (jika rakyat menghendaki dan Allah mentakdirkan), dapat memberikan kebaikan bagi perkembangan hukum ekonomi syariah dan justru lebih dari itu, memberikan manfaat dan keberkahan bagi pemerintah dan seluruh negeri insya Allah.

Kebijakan beliau sebagai Wakil Presiden kelak diharapkan akan memberikan percepatan berbagai capaian yang telah bergulir baik dari sisi regulasi, pelaksanaan, dan perencanaan hukum ekonomi syariah di masa yang akan datang. Maupun berbagai target yang belum terpenuhi termasuk namun tidak terbatas pada pengaturan BPJS Kesehatan dan kesesuaiannya dengan syariah, peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta tindak lanjut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal baik dari segi peraturan pelaksana dan implementasinya.

Sebagaimana pesan Nabi, penjual minyak wangi akan menebarkan wangi kepada sekitarnya, dimulai dari Istana, rekan kerja yaitu Presiden dan para Menteri sebagai pembantu, beserta berbagai kebijakan hingga pada akhirnya rakyat dan negara lah yang akan beroleh manfaat, atas izin Allah. Kita doakan agar beliau tetap istikomah memberikan kebaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara. Aamiin ya Rabbal Alamin.

Tags

Bayu Imantoro

Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Koperasi tersertifikasi DSN-MUI.

Related Articles

Monggo Komentare

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close